Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Banten

-
Besaran UMK memang akan terus naik dari tahun ke tahun, mulai dari angka 10 hingga 12%. Terutama seiring kenaikan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di setiap daerah.  Setiap pekerja selalu mengharapkan upah yang didapatkannya tiap bulan dapat naik demi menyejahterahkan hidupnya. Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Provinsi Banten yang telah ditetapkan pada November 2017 lalu.



1. Kota Serang Rp 2.375.000, naik sebesar Rp 209.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.166.000.
2. Kabupaten Lebak Rp 1.728.000, naik sebesar Rp 238.000 dari UMK sebelumnya Rp 1.490.000.
3. Kabupaten Pandeglang Rp 1.737.000, naik sebesar Rp 319.000 dari UMK sebelumnya Rp 1.418.000.
4. Kota Cilegon    Rp 2.760.590, naik sebesar Rp 317.590 dari UMK sebelumnya Rp 2.443.000.
5. Kota Tangerang Rp 2.730.000, naik sebesar Rp 285.699 dari UMK sebelumnya Rp 2.444.301.
6. Kabupaten Tangerang Rp 2.710.000, naik sebesar Rp 268.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.442.000.
7. Kabupaten Serang Rp 2.700.000, naik sebesar Rp 534.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.166.000.
8. Kota Tangerang Selatan Rp 2.710.000, naik sebesar Rp 265.699 dari UMK sebelumnya Rp 2.444.301.

Besaran UMK di Provinsi Banten telah ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Banten. Angka ini sudah berlaku sejak bulan Januari 2017 lalu.

Terdapat tujuh kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten meliputi Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

UMK tertinggi di Banten diduduki oleh Kota Cilegon dengan nominal sebesar Rp 2.760.590. Disusul dengan Kota Tangerang sebesar Rp 2.730.000, Kabupaten Tangerang Rp 2.710.000, Kota Tangerang Selatan Rp 2.710.000, Kabupaten Serang Rp 2.700.000, dan Kota Serang Rp 2.375.000. Sementara UMK terendah yang ada di Provinsi Banten ditempati oleh Kabupaten Lebak dengan angka sebesar Rp 1.728.000 dan Kabupaten Pandeglang Rp 1.737.000.

Nilai UMK ini tetap diterima dengan baik oleh para pekerja maupun perusahaan yang ada di Provinsi Banten.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Jawa Barat

-
Gambar
Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, telah mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Jawa Barat pada 21 November 2017 lalu. UMK di Provinsi Jawa Barat rata-rata naik sebesar 16,18 persen menjadi Rp 1.887.619 per bulan, dari sebelumnya sebesar Rp 1.621.961. Peraturan ini diatur pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2017 tentang UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Berikut ini daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Jawa Barat. Seperti dilasir Kantor Berita Antara, Aher berharap setelah dirinya meneken  UMP 2018  maka tidak ada gejolak di antara buruh dengan pengusaha. "Mudah-mudahan tidak da gejolak semua pihak memahami. Buruh merasakan manfaatnya dan membuat dunia usaha kondusif. Sehingga dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja," kata dia. Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jawa Barat Ferry Sofwan Arif mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Jabar pada tanggal 23 Oktober 2017...
Baca selengkapnya

UMP NTB 2019 Naik Sebesar Rp193.755

-
UMP Tahun 2019 naik sebesar Rp193.755 dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Wildan, di Mataram, Rabu.  Wildan mengatakan penetapan besaran UMP oleh gubernur sudah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi NTB dan/atau bupati/wali kota.  Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang terdiri atas unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja/serikat buruh, pakar ekonomi dari Universitas Mataram, dan unsur pemerintah telah melakukan sidang sebanyak dua kali, yakni pada 31 Juli dan 19 Oktober tahun 2019.  Ia menambahkan masing-masing unsur anggota mengajukan usulan besaran kenaikan UMP dengan nilai berbeda-beda. Namun gubernur akhirnya menggunakan hak prerogatifnya sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Besaran UMP yang ditetapkan oleh gubernur sedikit lebih tinggi dari usulan Apindo sebesar 8,71 persen, dan sedikit lebih rendah dari usulan ser...
Baca selengkapnya

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Bali

-
Gambar
UMK 2018 Bali Besaran UMK setiap tahunnya memang selalu naik di tiap daerah. Hal ini didasari oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang meningkat setiap tahunya. Apalagi kenaikan BBM juga sering terjadi. Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 se-Bali yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali. 1.    Kabupaten Badung Rp 1.905.000, dari sebelumnya Rp 1.728.000. 2.    Kota Denpasar Rp 1.800.000, dari sebelumnya Rp 1.656.900. 3.    Kabupaten Gianyar Rp 1.707.750, dari sebelumnya Rp 1.543.000. 4.    Kabupaten Karangasem Rp 1.700.000, dari sebelumnya Rp 1.542.600. 5.    Kabupaten Jembrana Rp 1.662.500, dari sebelumnya Rp 1.542.600. 6.    Kabupaten Tabanan Rp 1.706.700, dari sebelumnya Rp 1.542.600. 7.    Kabupaten Klungkung Rp 1.650.000, dari sebelumnya Rp 1.545.000. 8.    Kabupaten Buleleng Rp 1.650.000, dari sebelumnya Rp 1.542.600. 9.    Kabup...
Baca selengkapnya